Bab II Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer Kelas 12 ( SMA / MA / SMK ) SEJARAH
Ringkasan Buku Sekolah
Kelas 12 ( SMA / MA / SMK )
SEJARAH
Bab II Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Parlementer
A. Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
1. Sistem Pemerintahan
Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer.
Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai perdana menteri.
Begitu juga pada masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal.
2. Sistem Kepartaian
Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan.
3. Pemilihan Umum
Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Parlemen dan Dewan Konstituante.
Pelaksanaan Pemilihan Umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan, dan 43.429 desa. PemilihanSejarah Indonesia 67 umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap.
Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante (badan pembuat UndangUndang Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember 1955.
B. Mencari Sistem Ekonomi Nasional
1. Pemikiran Ekonomi Nasional
Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional.
Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Soemitro Djojohadikusumo.
2. Sistem Ekonomi Liberal
Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB
Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang.
Pada era ini, pemerintah mengalami defisit sebesar Rp 5,1 miliar.
Namun sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional.
Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut di antaranya adalah melaksanakan industrialisasi, yang dikenal dengan Rencana Soemitro.
Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang.
Comments
Post a Comment